Download PDF Version

Sekolah Indonesia di Sabah Malaysia Segera Dibangun

Jakarta — Pemerintah Indonesia tahun ini akan membangun gedung Sekolah Indonesia Kota Kinabalu (SIKK). Letaknya di kawasan Kota Kinabalu Industrial Park (KKIP), Sabah, Malaysia. Berdiri di atas tanah seluas 1,5 hektare, bangunan ini  berfungsi sebagai satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan dasar dan menengah. Pembangunan diharapkan selesai dalam dua tahun.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan Nasional Bambang Indriyanto mengatakan, selain berfungsi sebagai satuan pendidikan, bangunan ini sekaligus sebagai pusat penyelenggaraan pendidikan baik jalur formal maupun jalur nonformal yang ada di Sabah, Malaysia. “Sekarang proses sertifikasi tanah,” katanya saat memberikan keterangan pers di Gerai Informasi dan Media, Kemdiknas, Jakarta, Senin (10/1).

Bambang menjelaskan, pada tahap awal akan dibangun gedung untuk sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP). Pasalnya, sudah ada 40 lulusan SD akan melanjutkan ke SMP dari SIKK, yang saat ini bangunannya masih menyewa di Kota Kinabalu. “Daya tampung sekolah ini diharapkan sebanyak 475 siswa,” katanya. Dia menambahkan, dalam waktu dekat pemerintah Indonesia juga akan membangun SMP terbuka di sana.

Bambang menyampaikan, tanah untuk sekolah ini dikelola oleh KKIP semacam BUMN milik negara bagian Sabah. Menurut dia, saat ditetapkan menjadi lokasi sekolah, dan Pemerintah Malaysia sudah menyetujui, maka agar tidak salah pemilik, status tanah tersebut dikuasai oleh negara terlebih dahulu sambil menunggu klarifikasi. “Istilah dikuasai dan menunggu klarifikasi namanya diagunkan,” katanya menjawab pertanyaan wartawan.

Berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), pengadaan tanah tersebut tidak bermasalah. Saat ini, kata dia, tinggal menunggu penyelesaian girik untuk membuat sertifikatnya. “Sepuluh hari yang lalu BPK sudah datang ke sana. Mereka mengatakan dari sisi audit tidak bermasalah. Sekarang tanah itu pada dasarnya sudah clear,” ujarnya.

Staf Khusus Mendiknas Bidang Komunikasi Media Sukemi menyampaikan, saat ini terdapat 10 ribu anak usia sekolah yang menikmati layanan pendidikan melalui SIKK dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Kendala yang dihadapi, pemerintah Malaysia tidak mengenal pendidikan nonformal, sehingga PKBM tidak mendapatkan izin resmi dari pemerintah Malaysia. “Oleh karena itu, disiapkan konsep SIKK sebagai sekolah pusat dan PKBM sebagai filial atau satelit, sehingga PKBM diperlakukan sebagai sekolah formal,” ujarnya. (agung)

Sumber: http://www.kemdiknas.go.id/list_berita/sabah.aspx

Untuk Memberikan komentar gunakan Fasilitas Forum > Berita. Fasilitas ini dapat diakses melalui alamat: http://forum.isi-dps.ac.id

Share