SURABAYA–Anggota Komisi X DPR RI mendukung revisi UU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) pascapencabutan UU Badan Hukum Pendidikan (BHP) oleh Mahkamah Konstitusi (MK). “Ada banyak alternatif, bisa dengan revisi UU Sisdiknas, membuat UU khusus pendidikan tinggi, revisi PP 17 (pengelolaan pendidikan tinggi), atau membuat PP baru,” kata ketua delegasi Komisi X DPR RI Heri Akhmadi di Surabaya, Selasa.
Ia mengemukakan hal itu setelah memimpin dialog anggota Komisi X DPR RI dengan pemimpin perguruan tinggi negeri (PTN) se-Jawa Timur di rektorat Unair Surabaya, di antaranya Unair, ITS, Unesa, IAIN Surabaya, Unibraw, UIN Malang, dan sebagainya. Menurut dia, banyak pasal dalam UU Sisdiknas yang dicabut MK karena tidak memiliki ketentuan untuk pertanggungjawaban kepada masyarakat, seperti 20 persen untuk beasiswa mahasiswa miskin. “Tapi, kami menunggu inisiatif pemerintah untuk revisi UU/PP itu atau membuat UU/PP yang baru. Yang jelas, pengelolaan perguruan tinggi itu tidak sama dengan mengelola sekolah,” katanya.
DPRD sendiri, kata anggota DPR RI dari Fraksi PDIP itu, sudah memasukkan revisi UU Sisdiknas itu dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2009-2010. “Prinsinya, kami tetap mendukung otonomi perguruan tinggi apapun bentuknya, bahkan ada empat fakultas hukum (FH) yang melakukan kajian tentang BHMN dan mereka menyimpulkan otonomi dalam bentuk BHMN itu tidak masalah secara yuridis,” katanya.
Dalam pertemuan yang dipandu Rektor Unair Surabaya Prof H Fasich Apt itu, anggota Komisi X DPR RI mendengar keluhan dari sejumlah perguruan tinggi non-BHMN (Badan Hukum Milik Negara). Keluhan tidak muncul dari perguruan tinggi (PT) BHMN seperti Unair, namun keluhan muncul dari PT non-BHMN yakni PT yang merintis status BHP seperti IAIN, ITS, Unijoyo, Unibraw, dan sebagainya, serta PT yang berstatus pusat pendidikan seperti Unesa.
Red: Krisman Purwoko
Sumber: http://www.republika.co.id/berita/pendidikan/berita/10/06/22/121171-dpr-ri-dukung-revisi-uu-sisdiknas
