Kemendiknas Cari Utangan

Kemendiknas Cari Utangan

Anggaran Rp 221,4 Triliun Kurang

JAKARTA –  Anggaran pendidikan sebesar Rp 221,4 triliun belum mampu memenuhi kebutuhan program kegiatan yang diselenggarakan Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas). Untuk menutup kekurangan anggaran, Kemendiknas memilih untuk meminjam uang dari luar negeri.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Hakam Naja menganggap, tidak selayaknya Kemendiknas menentukan sikap dengan memili Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) untuk menutupi anggaran. ”Selama ini anggaran kekurangan anggaran untuk pendidikan kami anggarkan semaksimal mungkin,” ujarnya.

Menurut Hakam, keputusan untuk melakukan PHLN seharusnya dibicarakan terlebih dahulu dengan DPR. Pasalnya, hal itu menyangkut tentang pembayaran terhadap hutang atau pinjaman yang telah diberikan kepada kementerian terkait. ”Komisi X akan mengirim surat untuk menanyakan secara jelas tentang hal itu. Jika tidak urgent sebaiknya tak perlu berhutang hingga ke luar negeri,” tegasnya.

Wakil Mendiknas Fasli Jalal menerangkan, nomenklatur yang terungkap di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memaksa Dikti untuk mencukupi gaji dosen senilai Rp 6,5 triliun. Tunjangan kehormatan dosen Rp 6,5 triliun dan pendukung manajemen sebesar Rp 400 miliar. ”Hanya untuk itu saja, sudah 18 persen dari anggaran yang ada. Maka kami putuskan dengan meminjam dari luar negeri,” tuturnya.

Kata Fasli, PHLN yang diambil Kemendiknas selama ini bukan termasuk pinjaman dengan perjanjian yang ketat. Menurut dia, yang Kemendiknas lakukan adalah meminjam dengan model pinjaman yang tidak mengikat.

Wakil Menkeu Ani Ratnawati menambahkan, dari proses anggaran rencana jangka menengah, kebutuhan Rencana Kerja Pemerintahan (RKP) lebih besar dari pada penerimaan pajak dan bukan pajak. ”Jadi pendapatan dikejar dengan menambah pembiayaan baru,” ujarnya.

Dengan disetujuinya ada PHLN di Kemendiknas, Ani berharap, dapat meningkatkan produktifitas negara. Yang pada akhirnya mampu mengembalikan utang negara. ”Pinjaman itu bisa jadi pilihan. Tidak membuat fiskal kita terganggu,” lanjutnya.

Menurut Ani, alasan Badan Perencanaan Nasional (Bapenas) mendesain dana dari luarnegeri hanya untuk kerjasama yang tidak mengikat. Tujuan terpenting, kata Ani, menyiasaiti hibah dan pinjaman. ”Agar kegiatan dan program tetap jalan, hutang juga terbayar,” tandasnya.(nuq/jpnn)

Sumber: http://www.kaltimpost.co.id/index.php?mib=berita.detail&id=63838

Comments are closed.