DEPOK – Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) M Nuh menyatakan, perlu ada efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pendidikan.
Efisiensi di antaranya dalam pengelolaan anggaran penyelenggaraan pendidikan, yaitu sekira 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Akan sangat disayangkan jika anggaran yang besar ini tidak kita kelola sebaik-baiknya. Sebab, kita otomatis dapat 20 persen, sementara kementerian lain juga masih sangat membutuhkan dana,” kata Mendiknas ketika membuka Rembuk Nasional Pendidikan (RNP) 2011, di Pusat Pengembangan Tenaga Kependidikan (d/h Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai) Kemendiknas, Bojongsari, Depok, Rabu (16/3/2011).
Nuh menjelaskan, semua proses yang terjadi dalam dunia pendidikan adalah irreversible, atau tidak bisa dibalik. Karena itu, Nuh mengingatkan, semua yang dilakukan harus tepat dan efektif. “Sebab, kesalahan dalam dunia pendidikan beda dengan kesalahan dalam bidang manufaktur. Dalam dunia manufaktur, jika terdapat kesalahan dalam suatu produk, maka produk itu bisa ditarik dari pasaran. Hal itu tidak dapat kita lakukan dalam dunia pendidikan,” ujar mantan Rektor Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya.
Sesuai paparan Mendiknas, maka “Efisiensi dan Efektivitas“-lah yang diusung menjadi tema RNP 2011. Dalam agenda rutin tahunan Kemendiknas ini, para stakeholders dunia pendidikan mereka akan membahas berbagai masalah, di antaranya soal bantuan operasional sekolah (BOS), dan tata kelola organisasi.
Pembukaan RNP 2011 juga dihadiri oleh Menko Kesra Agung Laksono. Di hari pertama RNP 2011, Menko Perekonomian Hatta Rajasa dijadwalkan memberi pengarahan bertema “Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam Menyongsong Pembangunan Ekonomi Tahun 2025.” Selain Agung, praktisi pendidikan Ratna Megawangi akan berbagi cerita soal Success Story Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); serta Sandiaga Uno akan menyampaikan materi mengenai “Penyelarasan Pendidikan dengan Dunia Kerja.”
Hingga 18 Maret mendatang, para peserta RNP 2011 akan bersidang dalam tiga sidang pleno dan tujuh sidang komisi yang berlangsung paralel. Ketujuh komisi akan membahas bidang PAUD, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi, pendidikan orang dewasa, bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu bangsa, dan tata kelola organisasi
Sumber : okezone.com
