Sawangan Depok, 27 Februari 2012-Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh membuka Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) tahun 2012 di Pusat Pengembangan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Pusbangtendik Kemdikbud).
Perhelatan ini dihadiri lebih dari 1500 peserta pemangku pendidikan dan kebudayaan dari seluruh Indonesia. Turut hadir juga seluruh pejabat Kemdikbud dan tamu undangan dari Komisi X DPR RI dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Penandatanganan kontrak kinerja antara Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Djoko Santoso dengan para rektor perguruan tinggi negeri mengawali digelarnya RNPK 2012. Penandatanganan ini diwakili oleh Rektor Universita Riau Ashaluddin Jalil, Rektor Universitas Palangkaraya Henry Singasara dan Rektor Universitas Musamus Philipus Betaubun.
Mendikbud menjelaskan dua hal besar, yaitu sepuluh kebijakan strategis kementerian dan materi rembuknas itu sendiri. Dia menyampaikan, selalu ada perbedaan pandangan dalam setiap pembuatan kebijakan. Karena kebijakan strategis bukanlah kebijakan untuk diri sendiri melainkan melibatkan seluruh komponen bangsa. Dan setiap kepentingan yang diterjemahkan dalam kebijakan tidak mungkin mencakup semua lapisan tersebut. “Meski tidak mencakup semua, kebijakan harus memberi manfaat sebesar-besarnya dan seluas-luasnya,” ujarnya.
Dari sepuluh kebijakan kementerian yang disebutkan oleh Mendikbud antara lain kebijakan yang disampaikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Oktober 2011 lalu tentang penyatuan kembali fungsi pendidikan dan kebudayaan. Kebijakan lain adalah kebijakan BOS, yang penyalurannya pada 2012 ini telah mencapai seratus persen hanya pada dua minggu pertama. Untuk itu Mendikbud menyampaikan terima kasih dan kepala daerah yang telah ikut mendukung kebijakan tersebut.
Sedangkan materi rembuknas yang disampaikan oleh Menteri Nuh merupakan pokok-pokok masalah yang akan dibahas di komisi-komisi. Ada delapan komisi yang akan membahas masing-masing masalah. Mendikbud berharap, dalam dua hari ini ada hasil atas pembahasan tersebut. “Tidak ada alasan kita tidak meningkatkan kinerja,” katanya.
Mendikbud menyampaikan, sasaran yang diinginkan dari rembuk ini adalah meningkatkan kinerja layanan dan integritas layanan. Dengan target bekerja benar dan taat azas, diharapkan ada empat aspek terpenuhi, yaitu efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas.
Setelah itu, ada pula penandatangan kontrak antara Kepala Badan Pengembangan SDM Pendidikan dan Penjamin Mutu Pendidikan Syawal Gultom dengan Kepala Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bidang Otomotif dan Elektronika Malang Suwarno, Kepala Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (LPMP) Provinsi Jawa Tengah Makhali, Kepala LPMP Provinsi Sumatera Barat Jamaris Jamna. Ketiga, penandatanganan antara Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini Non formal dan Informal Lydia Freyani Hawadi dengan Kepala P2NFI Regional II Ade Kusmiadi..
Sumber: dikti.go.id
