Pembagian Pembiayaan Pendidikan Yang Harus Ditanggung Oleh Pemerintah Pusat, provinsi, dan Kabupaten/Kota

Pembagian Pembiayaan Pendidikan Yang Harus Ditanggung Oleh Pemerintah Pusat, provinsi, dan Kabupaten/Kota

Judul Asli: Kemendiknas Cari Skema Baru

JAKARTA(SI) – Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) akan mencari skema baru pembiayaan pendidikan yang merata di setiap daerah. Wakil Menteri Pendidikan Nasional Fasli Jalal mengatakan, hasil Rembuk Nasional Pendidikan 2010 yang berlangsung 3–4 Maret menghasilkan beberapa keputusan penting.
Salah satunya adalah pembagian pembiayaan pendidikan yang harus ditanggung oleh pemerintah pusat,provinsi,dan kabupaten/ kota. Skema pembagian pembiayaan pendidikan tersebut masih akan disusun. Nantinya pembiayaan tiap daerah akan berbeda. “Jadi posisi pembiayaannya beda-beda. Tergantung dari tingkat kemahalan dan pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah,” tandas Fasli kemarin.
Menurut dia, biaya per kapita pendidikan sangat tergantung seberapa canggih sistem pembiayaan yang dianut.Karena itu,tingkat kemahalan pendidikan di suatu daerah sudah harus diukur.Daerah yang masih lemah dalam pembiayaan pendidikan akan diakomodasi dengan dana tambahan. Fasli mengatakan, pembiayaan akan dibagi menurut wilayah.
Misalnya apa yang bisa ditanggung pemerintah kabupaten/kota dari penggunaan anggaran di Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Kemendiknas akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk memperjelas dana pendidikan dari DAU yang selama ini pembagiannya tidak jelas.
Selain itu, ujar Fasli,20% dana pendidikan yang dimiliki provinsi sangat besar, sehingga harus ada pemerataan. Tujuannya untuk membantu kota lain yang dana pendidikannya masih terbatas. Menurut dia, dana pendidikan 20% dari APBN sebesar Rp207 triliun yang masuk ke provinsi mencapai Rp120 triliun. Selanjutnya terbagi atas pemerintah pusat sebanyak Rp62 triliun dan Kementerian Agama Rp24 triliun.
Sisanya sekitar Rp4 triliun dibagi ke kementerian yang melaksanakan fungsi pendidikan, yakni Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pertanian. “Kami akan cari saran ke Komisi V DPR,” ujar Mantan Dirjen Pendidikan Menengah Tinggi ini. Acara Rembuk Nasional Pendidikan2010dihadiriolehpejabatdi lingkungan Kemendiknas,para rektor perguruan tinggi negeri se-Indonesia, ketua sekolah tinggi dan politeknik, dan Duta Besar Indonesia untuk UNESCO.
Hadir pula para ketua badan,kepala dinas pendidikan provinsi, kepala dinas pendidikan kabupaten/kota,Kepala Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) serta atase pendidikan dari 12 KBRI di berbagai negara. Fasli mengatakan, tema yang dibahas dalam Rembuk Nasional di antaranya standar nasional pendidikan yang harus disetarakan dengan standar layanan minimum.
Hal itu penting untuk pemetaan dan program pendidikan sehingga penjaminan mutu akan tercapai. “Kami membahas tema yang sangat relevan. Dan kedua standar itu berperan sangat vital,” tandasnya. Selain itu juga dibahas peningkatan kompetensi guru, kepala sekolah, dan pengawas yang menjadi program 100 Hari Kemendiknas.
Sementara itu,mantan Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono yang hadir dalam Rembuk Nasional mengatakan, pendidikan pembangunan karakter bangsa yang paling penting harus dimulai dari rumah.“Sekuat-kuatnya pengaruh sekolah formal, informal dan nonformal, yang paling penting adalah pendidikan karakter di rumah,”tuturnya.
Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia ini juga mengingatkan siswa didik Indonesia pentingnya membaca buku, surat kabar, dan majalah di tengah upaya membangun pendidikan karakter bangsa. Menurut dia, dengan membaca setiap manusia akan terus mengasah kemampuan daya cipta. (neneng zubaidah)

Sumber: http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/308781/38/

Comments are closed.