Pendidikan Jangan Dicampuri Politik

Pendidikan Jangan Dicampuri Politik

Besar di dunia akademik,Muhammad Nuh diyakini sebagai right man in the right place ketika menjabat Menteri Pendidikan Nasional.
Segudang harapan pun ditujukan pada mantan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya ini untuk menyelesaikan pekerjaan besar di bidang pendidikan. Tentu saja bagi Nuh segala rencana pembangunan dan persoalan lain bidang pendidikan tersebut harus diselesaikan. Ini mulai dari karutmarut Ujian Nasional (UN),penyusunan kurikulum, hingga tantangan memadukan entrepreneurship di perguruan tinggi. Seperti apa? Berikut wawancara dengan M Nuh. Sebagai Mendiknas yang menjabat hingga 2014,apa grand design pendidikan yang ingin dibentuk? Hal yang mau diselesaikan pada 2009– 2014 memang mengandung banyak persoalan.
Pertama,urusan aksesibilitas.Faktor penting yang mempengaruhi seseorang bisa mengakses ke jenjang pendidikan ditentukan ketersediaan dari sekolahnya. Sebab, tidak semua daerah, ada yang masih di pelosok tertentu, tidak ada sekolahan.Dengan demikian, kita harus membangun sekolah yang bukan hanya fisik, melainkan harus mengisi ketersediaan gurunya juga. Kedua,kami harus menyiapkan dari sisi keterjangkauan. Untuk pendidikan dasar ini kami bertekad untuk menyelesaikannya walaupun belum juga selesai hingga saat ini. Fakta menyebutkan, ternyata masih ada 1,7 % yang drop outdi SD. Setelah diselidiki, mereka yang tidak melanjutkan itu karena tidak terjangkau dari sisi ekonomi.
Di situlah ternyata persoalan ekonomi harus juga dicari solusi juga.Yang paling gampang ialah kami berikan beasiswa dan Bantuan Operasional Sekolah atau BOS. Data World Bank menunjukkan, setelah adanya BOS, angka partisipasi naik meskipun masih ada beberapa sekolah yang masih memungut pungutan liar.Namun, kami akan menyelesaikan masalah pungli ini. Kami juga mengakui bahwa angka partisipasi untuk SMP masih rendah. Namun, ini juga akan kami selesaikan dan tenggat waktunya hingga 2014 nanti.
Bagaimana dari sisi kualitas siswa yang masih dilingkupi keterbatasan ekonomi dan akses menempuh pendidikan?
Masalah kualitas ini memang tidak akan pernah selesai. Ibaratnya kalau sudah mampu makan, belum tentu puas dengan makanan yang ada.Makanannya harus lebih berkualitas dan bergizi, sekolah pun seperti itu. Hal ini terus menerus kami selesaikan.Akses dan kualitas harus berjalan beriringan. Masalah krusial di soal kualitas sebenarnya ada di perguruan tinggi kita.Perguruan tinggi harus bisa menghasilkan sesuatu. Bahasa yang saya sering pakai adalah perguruan tinggi tidak bisa melihat dirinya hanya pada fase investasi yang tidak memikirkan hasil lulusan di belakangnya.
Bersamaan dengan return of investment itu harus sudah saatnya menghasilkan sesuatu sehingga perguruan tinggi kita harus ditata untuk bisa menghasilkan karya inovatif yang bisa menggerakkan perekonomian. Dengan investasi di perguruan tinggi yang ada, kita kawinkan dengan entrepreneur atau jiwa kewirausahaan. Dengan demikian, persoalan masih tingginya lulusan perguruan tinggi yang masih menganggur tidak bertambah kian besar.

Konsepnya seperti apa?
Kami sedang menganalisis kebanyakan lulusan perguruan tinggi itu banyak yang menganggur di bidang mana.Tekad kami adalah jangan ada oversupply. Kami juga harus memperbanyak lapangan pekerjaan dari sisi bidang teknis seperti dokter serta IT (informasi teknologi).
Lulusan seperti apa yang ingin dicetak Kemendiknas untuk bersaing dengan pendidikan di negara lain yang sudah maju?
Intinya pada kurikulum.Orang tidak bisa disuruh sekolah lalu otomatis kualitasnya baik.Sekolah atau budaya di sekolah harus dibangun mengarah pada kemampuan kompetitif dan inovatif, termasuk pada pengembangan pendidikan karakternya.Karena itu, kurikulumnya kita desain dengan digabungkannya pendidikan karakter yang juga kompetitif. Mudah-mudahan pada 2011 nanti pendidikan berbasis karakter sudah dapat dimulai.
Saya tekankan di sini karakter bukan hanya sopan santun semata.Namun, yang ingin kita bangun disamping karakter yang menunjukkan kemuliaan sosial, kesopansantunan, kejujuran, serta karakter yang bisa menumbuhkan intelectual curiosity atau kepenasaran akan intelektual dan berpikir logis. Kalau ini dikombinasikan antara kemuliaan sosial dengan logis ditambah dengan kepenasaran ilmu,akan banyak insan Indonesia baru yang pintar, tapi tidak membohongi sesamanya.
Lalu bagaimana tingkat daya saing kita dengan pendidikan di negara lain?
Kalau kita melihat yang diterbitkan competitiveness index dari situ kita bisa bandingkan daya saing perguruan tinggi kita melalui inovasi teknologi dengan 130 negara yang tergabung dalam World Economic Forum.Data itu me-nunjukkan inovasi teknologi kita memang masih rendah, tetapi yang penting bagi pengambil kebijakan ialah ada kenaikan peringkat yang berasal dari kontribusi pendidikan. Indonesia 2009–2010 yang tadinya berada di rangking 54 sekarang ada di posisi 44.Karena itu, inovasi teknologi ini kuncinya harus digenjot di perguruan tinggi. Studi World Bank menunjukkan prestasi Indonesia kemungkinan besar akan naik.Sekarang kita bisa lihat indeks per kapita juga sudah cukup bagus.
Apa tolok ukur keberhasilan pendidikan? Apakah cukup hanya dengan memperbanyak pemenang olimpiade?
Pertanyaan itu bisa saya balik. Apakah pemenang olimpiade itu menunjukkan kegagalan pendidikan? Itu tentu keberhasilan, tapi di samping itu masih banyak faktor ketidakberhasilan yang mesti kita selesaikan.Jumlah anak SD/MI kita 31 juta murid,yang drop out1,7% atau 457.000 anak.Sementara yang tidak melanjutkan ke SMP ada 18% atau 130.000 anak. Survei ini menunjukkan semua gara-gara ekonomi. Dari hal itu pula kita siapkan beasiswa miskin sebanyak 2,7 juta. Lalu BOS harus tetap ada karena dengan BOS anak sudah relatif tidak membayar yang mahal-mahal meskipun tidak mencakup semua kebutuhan operasional sekolah.Namun, karena dana BOS dari pusat terbatas sehingga edaran Mendagri dan Mendiknas yang baru menyebutkan setiap kabupaten kota menyiapkan BOS daerah untuk menutupi 70% dari biaya operasional.
Apakah anggaranya mencukupi, sedangkan yang kita semua ketahui anggaran pendidikan sebagian besar habis untuk guru?
Guru di Indonesia ada 2,7 juta. Dari 2,7 juta itu separuhnya belum memenuhi persyaratan guru, yaitu belum D4 dan S1 sekitar 1,3 juta. Anggaran pendidikan memang banyak tersedot ke gaji, yakni tunjangan gaji guru dan dosen.Guru sendiri jika tidak kita berikan penghargaan dalam bentuk kesejahteraan yang memadai akan repot nantinya. Karena itu, mau tidak mau guru harus dimuliakan dengan minimum standar. Namun, di samping itu saya perlu tekankan lagi harus ada konsensus nasional yang bahasa inggrisnya itu Please Dont Touch! Pendidikan jangan dicampur dengan politik. Sebagaimana ganti pemimpin, ganti program dan begitu seterusnya.
Biarkan saja pendidikan berjalan sendiri, Insya Allah 10 tahun target akan terkejar. Mengapa harus ditarget 10 tahun? Sebab, jika kita mau mereform SD saja, hasilnya baru enam tahun kelihatan. Kalau ditambah dengan SMP, sembilan tahun baru kelar itu pendidikan dasar sembilan tahun.
Isu yang tidak habis dibahas tiga tahun ini adalah UN. Kapan berakhirnya kontroversi ini dan bagaimana Kemendiknas mencari jalan tengahnya?
Ada dua yang perlu dicermati. Pertama,ada kemajuan besar yang bisa kita cermati dari raker (rapat kerja) Komisi X DPR beberapa waktu lalu dengan raker tahun lalu. Tahun lalu kita masih berdebat tentang UN itu perlu atau tidak diadakan, sedangkan pada raker tahun ini atau untuk tahun pelajaran 2010–2011 yang akan datang perdebatan itu sudah tidak ada. Sekarang semuanya sepakat bahwa UN harus tetap dijalankan. Itu kemajuan semua stake holderyang sudah saling memahami dari hakekat pentingnya UN. Kedua, memang rekomendasi Komisi X sebagai representasi dari rakyat itu harus ada formula baru dari UN.
Formula itu diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah untuk menyusunnya. Karena itu, sejak tahun lalu pemerintah sudah melakukan kajian untuk membuat satu formula yang lebih pas untuk dikaitkan dengan berbagai perspektif UN tersebut. Intinya, supaya kita tidak ribut saja tiap tahun apakah UN itu salah atau benar, melanggar hak, dan seterusnya.
Sejauh mana formula baru tersebut disusun?
Formula yang kita bangun ini formula yang ada basis falsafahnya. Jadi, UN itu sebagai bagian dari sistem evaluasi yang melekat dari proses belajar mengajar. Karena itu, falsafah dari sistem evaluasi harus mencakup prinsip comprehensivness atau keutuhan.Sama-sama kita ketahui ada tiga ranah yang harus dilalui kompetensinya,yaitu aspek psikomotorik, kognitif, afektif. Sekali lagi,UN itu prinsipnya komprehensif. Karena itu, diformula yang baru UN tidak hanya berdiri sendiri, melainkan mengakomodasikan prestasi selama dia sekolah. Dengan demikian, nilai rapor, ujian sekolah, dan UN digabung menjadi satu.
Pembobotannya apakah mengutamakan UN atau nilai sekolah?
Prinsip kami,UN itu lebih besar bobotnya dibanding ujian yang diselenggarakan sekolah. Mengapa begitu? Sebab, kami sudah mempelajari peta rapor dari berbagai kelompok sekolah,baik sekolah akreditasi A, B,maupun C.Posisi masing-masing akreditasi tersebut kita lihat karena akreditasi itu mencerminkan kualitas sekolahnya.
Kalau UN ulangan tidak ada, konsekuensinya apa?
Apakah masih ada ujian ulangan atau tidak sekali lagi pemerintah sampai hari ini belum memastikan. Namun, kecenderungannya memang tidak memakai UN.Namun, sekali lagi belum ditentukan. Kalau toh ada, berarti ada kemungkinan siswa yang tidak lulus meskipun yang tidak lulus tahun kemarin persentasenya kecil, yakni 0,9%. Perubahan formula ini juga bukan untuk menaikkan jumlah siswa yang lulus karena tahun lalu jumlah yang lulus sudah bagus. Namun, ini lebih dipakai untuk mengakomodasi rasa keadilan.Kemudian, kebijakan baru yang kami gagas sekarang ini ialah hasil UN sebagai paspor masuk ke perguruan tinggi. Itu yang membedakan dari tahun sebelumnya.
Apa yang ingin dicapai dari integrasi UN dengan perguruan tinggi tersebut?
Tema besar kita ingin mengintegrasikan pendidikan secara vertikal. Faktanya, integrasi vertikal hasil anak SD bisa dipakai untuk masuk SMP, SMP juga bisa dipakai untuk SMA, tapi begitu SMA, SMK, ataupun MA mandek tidak bisa dipakai untuk masuk ke perguruan tinggi. Integrasi kedua adalah sosial. Faktanya, samasama diketahui kita punya perbedaan status sosial beragam dan faktanya pula anak-anak yang berasal dari keluarga yang tidak mampu hanya 6% yang masuk ke perguruan tinggi. Ini tidak bisa dibiarkan.Sebab,ini kemungkinan akan menjadi proses pemiskinan baru yang secara sistematis akan menjadi luar biasa.
Di sinilah kita akan mengintegrasikan yang masuk ke perguruan tinggi jangan sampai ada pembeda-beda karena status sosial tersebut. Pemerintah telah mengeluarkan satu instrumen,PP No 66/2010 bahwa setiap perguruan tinggi wajib menyediakan jatah untuk anak-anak yang berasal dari keluarga miskin 20%.Integrasi sosial itu yang akan memudahkan anakanak miskin tersebut masuk ke perguruan tinggi. Kita ingin menghapus jargon orang miskin dilarang kuliah.Yang tidak bisa kita biarkan adalah disparitas karena kewilayahan.
Mengenai mekanisme penjaringan?
Sebenarnya, untuk menjaring anak miskin,tapi berpotensi ini kita sudah lakukan pada 2010.Program ini melalui program Bidik Misi meskipun belum sampai pada angka 20%.Kepada anak-anak miskin ini kami berikan sekolah gratis selama empat tahun dengan mendapatkan beasiswa sekitar Rp500.000– Rp600.000 dan biaya hidup.Hasilnya, luar biasa.
Saya sudah berkunjung kerumah mereka di berbagai daerah.Mereka menangis karena sebelumnya tidak bisa membayangkan bisa kuliah di fakultas kedokteran, akuntansi, teknik informatika, ataupun elektro, dan lainnya. (neneng zubaidah)

Sumber: http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/371819/

Comments are closed.