Depok-Tata kelola pendidikan harus terus menerus dilakukan secara efektif dan efisien baik dari sisi penggunaan anggaran maupun proses pendidikan itu sendiri. Efisiensi dilakukan karena dari sisi anggaran pendidikan terus membaik, sedangkan efektivitas dilakukan karena proses di dunia pendidikan tidak bisa dibalik (irreversable).
“Efisiensi tidak harus diterjemahkan pengiritan, tetapi ketepatan dalam mengalokasikan sumber daya termasuk dana,” kata Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Mohammad Nuh pada Pembukaan Rembuk Nasional Pendidikan (RNP) Tahun 2011 di Pusat Pengembangan Tenaga Kependidikan (d/h. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai) Kemdiknas, Bojongsari, Depok, Jawa Barat, Rabu (16/3/2011).
Hadir pada acara Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono, Wakil Menteri Pendidikan Nasional Fasli Jalal, Pimpinan Komisi X DPR RI, Pimpinan Komisi III DPD RI, pimpinan perguruan tinggi/universitas/politeknik/sekolah tinggi, pejabat eselon I dan II Kemdiknas. RNP juga dihadiri oleh para kepala dinas provinsi/kab/kota dan pimpinan pengurus organisasi bidang pendidikan.
Tema RNP 2011 adalah “Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Pelaksanaan Misi 5 K Kemdiknas”. Agenda tahunan ini diselenggarakan untuk mengevaluasi kebijakan pendidikan tahun lalu, menyiapkan dan mempertajam kegiatan pada 2011, serta sebagai masukan program pada 2012.
Pada paparannya Mendiknas menyampaikan, pendidikan dapat dijadikan sebagai mesin mobilitas vertikal baik sosial, ekonomi, dan budaya. Mendiknas mengilustrasikan, seorang anak berusia sepuluh tahun setelah mengikuti proses pendidikan dan lulus pada usia 23 tahun pada usia 44 tahun sudah menjadi pimpinan perusahaan (CEO).
Berdasarkan ilustrasi itu, kata Mendiknas, maka prinsip yang dipegang dalam mengelola dunia pendidikan harus ramah secara sosial. “Jangan sekali-sekali kita men-dropout atau mengeluarkan siswa kita, mahasiswa kita, karena pertimbangan finansial. Drop out pada hakekatnya adalah urusan keputusan akademik, tetapi kalau penyebabnya nonakademik tidak nyambung,” katanya.
Mendiknas menyebutkan, ada lima fokus utama Kemdiknas, yakni pendidikan anak usia dini (PAUD), menuntaskan wajib belajar 9 tahun, pendidik dan tenaga kependidikan, pendidikan vokasi, dan pendidikan tinggi. “PAUD akan kita jadikan sebagai gerakan nasional. Kita kaitkan paud, pos yandu, dan pmtas (pemberian makanan tambahan anak sekolah). Pemerintah tidak mendirikan lembaga baru, tetapi mendukung organisasi sosial kemasyarakata yang sudah bergerak di lapangan,” katanya.
Adapun tantangan yang dihadapi dunia pendidikan saat ini adalah terkait akses mencakup ketersediaan dan keterjangkauan, peningkatan kualitas pendidikan, kinerja 2011, dan kesetaraan pendidikan.
Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono menyampaikan, Indonesia memiliki kesempatan emas jika dilihat dari jumlah penduduk usia produktif yang mencapai 70 persen. Kondisi yang dibutuhkan untuk meraih kesempatan ini adalah apabila mampu menyediakan pendidikan yang berkualitas dan mampu mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. “Saya menaruh harapan besar agar kegiatan ini benar-benar dapat dimanfaatkan sebagai media bagi penyelarasan perencanaan pembangunan pendidikan,” ujarnya.
Agung mengemukakan, berdasarkan data World Economic Forum 2010 menunjukkan bahwa global competitiveness index Indonesia meningkat dari ranking 54 menjadi 44 dunia. Peningkatan ini, kata dia,ditopang oleh sektor pendidikan.” Human Development Indeks (HDI) juga meningkat pada posisi 108 dunia dari sebelumnya 111.
Agung menyebutkan, tiga faktor utama yang mempengaruhi HDI adalah kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. “Pemerintah menempatkan tiga tantangan sebagai prioritas pembangunan,” ujarnya.
Ketua Panitia Penyelenggaran RNP 2011, Sekretaris Jenderal Kemdiknas Dodi Nandika melaporkan, RNP sebagai bagian dari tahapan siklus perencanaan pembangunan nasional untuk menajamkan rancangan rencana kerja pemerintah 2011. “Selama rembuk, ada tiga sidang pleno dan tujuh sidah komisi yang berlangsung paralel,” katanya.
Dodi menyampaikan, selain arahan dan sambutan Menkokesra dan Mendiknas, sidang pleno akan diisi oleh Menko Perekonomian tentang pengembangan sumber daya manusia dalam menyongsong pembangunan ekonomi tahun 2025 , paparan Wamendiknas tentang karakter bangsa, paparan BPK tentang keuangan, paparan Ratna Megawangi tentang anak usia dini.
Acara RNP dirangkai peluncuran pangkalan data pendidikan tinggi (PDPT) oleh Menkokesra didampingi Mendiknas, penandatanganan MoU antara Mendiknas dengan Kepala Badan Pusat Statistik, dan penandatanganan kontrak kinerja Mendiknas dengan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdiknas (Dirjen Dikti) Djoko Santoso, serta penandatanganan kontrak kinerja Dirjen Dikti dengan Rektor Universitas Sriwijaya, Rektor ITB, Direktur PTK Ditjen Dikti, Direktur Politeknik Negeri Jember, dan Kopertis Wilayah XI. (aline/agung)
Sumber: kemdiknas.go.id
