Jakarta — Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh memberikan tiga solusi untuk perapihan administrasi di perguruan tinggi negeri. Tiga solusi ini harus dijalankan supaya tidak ada lagi rekening di unit-unit Kementerian Pendidikan Nasional yang belum terdaftar di Kementerian Keuangan. Salah satu solusinya adalah dengan integrasi sistem, melalui sistem keuangan online.
“Meskipun belum terdaftar di Kementerian Keuangan, rekening tetap resmi terdaftar di bank (berstatus) BUMN. Sehingga dengan sistem keuangan online yang terintegrasi, bisa bekerja sama dengan bank-bank tersebut supaya melaporkan rekening yang berasal dari perguruan tinggi negeri,” ujar Menteri Nuh seusai melantik pejabat eselon 1 di Graha Utama Kemdiknas, hari ini (25/7).
Solusi lainnya adalah dengan menerapkan sistem reward and punishment dalam pengelolaan keuangan di lingkungan Kemdiknas. “Kalau perlu sanksinya diumumkan.” Dengan begitu, diharapkan mekanisme kontrol dalam internal perguruan tinggi negeri dapat berjalan dengan baik.
Selain menerapkan sistem keuangan online yang terintegrasi dan sistem reward and punishment, Kemdiknas juga akan memberikan pendampingan kepada perguruan tinggi negeri dalam hal administrasi, salah satunya dengan memberikan pendidikan dan pelatihan secara berkala.
Adapun tentang tim survei yang dibentuk untuk mengetahui pungutan pendidikan di daerah-daerah, saat ini Kemdiknas masih menunggu hasilnya. Tim tersebut terdiri dari tiga unsur yaitu Inspektorat Jenderal Kemdiknas, Inspektorat Jenderal Kemdagri, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Menteri Nuh berjanji akan mengumumkan hasilnya, setelah tim memberikan laporan pada 27 Juli mendatang.
Sumber: kemdiknas.go.id
